Jakarta ( WartaSAP ) Praktik penagihan pinjaman online (pinjol) yang kerap disertai ancaman atau intimidasi kini mendapat sorotan tajam demi perlindungan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa operasional pinjol di Indonesia diatur secara ketat oleh negara dan wajib menjunjung tinggi regulasi hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan hukum, aktivitas industri ini dilindungi dan diatur melalui UU P2P Lending, UU Fidusia, serta UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Perusahaan pembiayaan maupun debt collector (DC) yang terbukti melanggar aturan dapat dijerat sanksi berat, termasuk denda hingga Rp15 miliar.

Kewajiban Legalitas Penagih Utang

Masyarakat diimbau untuk tidak gentar menghadapi penagih yang bertindak di luar prosedur. Berbeda dengan lembaga keuangan ilegal, DC resmi diwajibkan menunjukkan kelengkapan administrasi saat melakukan penagihan, yang meliputi:

• Kartu identitas resmi (ID card) dari perusahaan terkait.

• Surat Tugas Penagihan (SPPI) yang sah.

• Surat kuasa dan salinan perjanjian hutang debitur.

Apabila penagih tidak dapat menunjukkan identitas serta dokumen legalitas tersebut, debitur berhak menolak dan melawan tindakan penagihan secara hukum.

Langkah Tegas Saat Menghadapi Penagihan Melanggar Hukum

Debitur yang mengalami tekanan, ancaman, atau intimidasi verbal maupun fisik dapat mengambil tindakan hukum berikut:

• Menjelaskan kondisi keuangan secara tegas dan proporsional sesuai realita kemampuan bayar saat ini.

• Mendokumentasikan bukti berupa rekaman video atau foto jika terjadi tindakan kekerasan atau ancaman.

• Menghubungi layanan darurat 110 untuk melaporkan tindakan tidak menyenangkan dan dugaan penipuan oleh penagih ilegal.

Negara memberikan perlindungan penuh bagi masyarakat yang taat hukum. Kenali hak Anda, abaikan intimidasi di luar prosedur, dan pastikan penyelesaian utang berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Red