Wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dasar Hukum

• Pasal 4 UU Pers: Menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara.

• Pasal 8 UU Pers: Wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya.

Perlindungan Wartawan

Perlindungan berlaku apabila wartawan:

• Bekerja sesuai Kode Etik Jurnalistik.

• Menghasilkan karya jurnalistik yang akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta.

• Menjalankan tugas untuk kepentingan publik.

Penyelesaian Sengketa Pemberitaan

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, penyelesaian diutamakan melalui:

1. Hak Jawab.

2. Hak Koreksi.

3. Pengaduan ke Dewan Pers sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa pers. 

Wartawan bukan kebal hukum, tetapi dilindungi hukum selama menjalankan profesinya sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Kemerdekaan pers harus diimbangi dengan profesionalisme, akurasi, independensi, dan tanggung jawab kepada masyarakat.